PALEMBANG – Puluhan kantung plastik berisi tanah dihambur-hamburkan massa di halaman Kantor Walikota Eddy Santana Putra Palembang, Kamis (26/7/2012). Tanah tersebut diambil dari lahan masyarakat Kelurahan Sukodadi, Sukorejo, Talangbetutu dan Talangjambe Kecamatan Sukarami, Palembang, yang dianggap telah dirampas TNI AU Lanud Palembang.
Hal tersebut salah satu rangkaian aksi demonstrasi yang disampaikan masyarakat empat kelurahan tersebut, agar Walikota Palembang H Eddy Santana Putra tidak hanya diam.
Dalam menjalankan aksinya, massa membawa sejumlah atribut, pamflet, bendera dan spanduk yang berisi kecaman terhadap TNI AU. Sebelum menyampaikan aspirasi atau tuntutan dalam orasi, massa terlebih dahulu membaca ayat suci Alquran (surat Yasin) dengan harapan tuntutan mereka dapat dikabulkan.
Nanang, Koordinator Massa mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan dari aksi pertama 22 Mei 2012. Menurut dia, pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Palembang berjanji akan membawa masalah kepemilikan tanah warga ini ke tingkay pusat sekitar pertengahan bulan Juni 2012 dengan dukungan Pemkot Palembang. Namun sampai detik ini surat DPRD Kota yang ditujukan ke Walikota Palembang tidak ditanggapi sama sekali.
Sementara kondisi di lapangan TNI AU Lanud Palembang mengerahkan ratusan Paskhas telah dengan seenaknya mengadakan berbagai kegiatan di sekitar tanah warga. “Warga tidak berdaya, tertindas, terintimidasi, tertekan dan cemas.
Ditambah lagi Danlanud TNI AU menerbitkan surat No B/342/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang isinya warga RT 31 dan RT 32 Kelurahan Sukodadi diminta mengosongkan lahan yang ditempati. Ini tidak benar,” katanya.
Dikatakan, jika kondisi ini tidak ditanggapi dengan cepat dan serius oleh pemerintah kota, sangat mungkin bentrok fisik tidak bisa dihindarkan. Sementara kinerja Walikota Palembang juga patun dipertanyakan.
Menurutnya, dengan kejadian ini setidaknya membuktikan jika walikota tidak tanggap, bertele-tele, dan berkutat di area birokrat. Sangat mungkin walikota tidak ada niat, tidak ada keberanian, untuk mendobrak benteng kekuasaan atau bahkan sama sekali tidak memiliki konsep penyelesaian yang adil, tuntas, dan bertanggung jawab. “Anehnya Walikota mendukung rencana pembangunan golf oleh TNI AU,” tandasnya.
Setidaknya ada empat tutuntutan yang disampaikan massa. Antara lain walikota harus cepat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah di di empat kelurahan tersebut. Selanjutnya, menghentikan semua kegiatan di daerah yang selama ini di klim oleh Lanud TNI AU sampai ada kejelasan.
Selain itu, cabut klim TNI AU atas tanah warga dan aparat keamanan diminta netral dan lebih memberikan perhatian keamanan kepada warga masyarakat khususnya di empat kelurahan ini.
Beberapa perwakilan sempat dipertemukan dengan Kepala Bagian Agraria Kota Palembang. Namun pertemuan tersebut tidak mendapatkan solusi. Karena yang diharapkan massa adalah keterlibatan langsung walikota Palembang yang dinilai lebay, pengecut dan tidak memiliki keberanian serta konsep solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Karena merasa tidak ada tanggapan dari Pemkot Palembang, massa beringsut meninggalkan lokasi unjukrasa sambil meneriakan kesimpulan sementara jika walikota banci, tidak peduli, dan gagal menjadi pemimpin Bumi Sriwijaya ini.
Sumber: Kantor Walikota Palembang Ditaburi Tanah Rampasan